-->

MGID

Iklan

PENDIDIKAN

Pedoman Hak Jawab

Pedoman Hak Jawab
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pelaksanaan pers kemerdekaan dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut mendukung kemerdekaan pers dan menghormati Hak Yang dimiliki masyarakat. Untuk itu, Pedoman Hak Jawab ini sudah disusun:

1. Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk generator dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama fakta kekeliruan dan ketidakakuratan, yang merugikan nama baik yang mengungkapkan pers yang memublikasikan.

2. Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas.

3. Pers wajib melayani setiap Hak Jawab.

4. Fungsi Hak Jawab adalah:
A. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat.

B. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers.

C. Mencegah atau mengurangi kerugian yang lebih besar dari masyarakat dan pers.

D. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.

5. Tujuan Hak Jawab untuk:
A. Memenuhi pemberitaaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang.

B. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat.

C. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers. Mewujudkan iktikad baik pers.

6. Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan

7. Hak Jawab langsung kepada pers yang peduli, dengan tembusan ke Dewan Pers.

8. Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang bertanggung jawab atau sesuai statuta organisasi, badan hukum hukum.

9. Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers yang menyampaikan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.

10. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang merugikan dirinya baik bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung.

11. Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya.

12. Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika:
A. Panjang / durasi / jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan.

B. Pemuatan fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan.

C. Pemuatannya dapat melanggar hukum.

D. Bertentangan dengan pihak pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.

13. Hak Jawab dilakukan secara proporsional:
A. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan dengan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan.

B. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh pihak.

C. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, fitur, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan.

D. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang Ciptanya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang memperhatikan:
A. Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab diterima redaksi.

B. Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.

C. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaaan.

D. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.

14. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.

15. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang menayangkannya.

16. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik yang dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.

17. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab oleh Dewan Pers.

Sesuai Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab Nomor melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Jakarta, 29 Oktober 2008

Pedoman Hak Jawab ini dimuat di situs resmi Dewan Pers




Terkini