Iklan

PENDIDIKAN

Pelaksana Kegiatan Jalan Alfalah - Cibinong, Diduga Abaikan UU K3

Redaksi
Kamis, 20 Mei 2021, 19.36.00 WIB Last Updated 2021-05-20T12:36:17Z
masukkan script iklan disini
Hosting Unlimited Indonesia

Kegiatan proyek peningkatan jalan Alfalah - Cibinong, Foto: Portaltujuh.net

BOGOR - Kegiatan proyek peningkatan jalan Alfalah - Cibinong TA. 2021 baru berjalan beberapa Minggu, terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMK). 01 April 2021. Terlihat para pekerja diduga melanggar UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah RI No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Dari pantauan awak media di lokasi, Kamis,20/05/2021, terlihat tidak ada satupun dari para pekerja yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang baik dan lengkap, seperti, Helm Safety, Sepatu boots, Rompi,dan sarung tangan, sebagaimana yang di atur dalam UU dan Peraturan Pemerintah. Ketika awak media menanyakan keberadaan pelaksana maupun mandor kepada salah seorang pekerja, " Pelaksana tidak ada pak, mandor juga ga ada, jauh".

Aldino sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan ini ketika dihubungi via WhatsApp (WA) , Kamis, 20/05/2021, oleh awak media mengatakan,"Terimakasih pak sudah dibantu diawasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

"Sudah langsung saya instruksikan ke konsultan pengawas untuk menegur penyedia jasa terkait tentang pemakaian APD. Karena pemakaian APD merupakan hal yang wajib diterapkan dalam suatu manajemen K3.

Tapi perlu di garis bawahi pak "mungkin belum semua" memakainya, karena saya beberapa kali ke lapangan mereka selalu pakai,"tutur Aldino


Pentingnya Penerapan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3);

Kewajiban tenaga kerja terhadap Penerapan Keselamatan dan Kesehatan ( K3) di tempat kerja tertuang dalam Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal (12), di mana terdapat 5 (lima) kewajiban utama tenaga kerja dalam penerapan K3 di tempat kerja, antara lain :

1. Memberikan keterangan yang benar apabila diminta pegawai pengawas/Keselamatan kerja.

2. Menggunakan (APD) Alat Pelindung Diri yang di wajibkan.

3. Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3 yang di wajibkan.

4. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3 yang di wajibkan.

5. Menyatakan keberatan kerja di mana persyaratan K3 dan APD yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas yang bis dipertanggungjawaban.

Selain itu, pada BAB lll, pasal 3 ayat (1) huruf (a,f,h,n,p), juga dijelaskan, serta BAB IX, Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja, Pasal 13 yang berbunyi " Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan menaati semua petunjuk keselamatan Kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan."

Dalam Peraturan Pemerintah RI No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, juga dijelaskan penting K3 bagi para pekerja dilapangan.

Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Menerapkan K3; 

Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
Pasal 87

Ayat (1) : Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Bagi perusahaan yang melanggar aturan di atas akan diberikan sanksi Administratif yang tertuang dalam pasal 190 UU RI No.13 tentang ketenagakerjaan, yang berbunyi ; 

Ayat (1), ; Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan - ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2) : Sanksi administratif sebagaimana di maksud dalam ayat (1) : 
             1. teguran ;
             2. peringatan tertulis ;
             3. pembatasan kegiatan usaha ;
             4. pembekuan kegiatan usaha ;
             5. pembatalan persetujuan ;
             6. pembatalan pendaftaran ;
             7. penghentian sementara sebagian atau seluruh
alat produksi ;           
             8. pencabutan ijin.

Ayat (3) : Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di atur lebih lanjut oleh Menteri.


Proyek dengan nilai kontrak Rp 5.577.800.000,00 ( lima miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan No dan tanggal SPMK 620/A.016-08.1038/ TING-JLN/PJJ.1/SPMK/DPUPR tgl, 01 April 2021. 
Dikerjakan penyedia jasa PT. NENCY CITRA PRATAMA dan yang bertindak sebagai konsultan pengawas PT. DRESSA CIPTA REKAYASA.

Jurnalis: B-Beng
Editor: Red
Komentar

Tampilkan

Terkini

portaldesa

+