Iklan

PENDIDIKAN

Hasil Audit BPK RI, GEMASURA Laporkan Pejabat PUPR Kab.Bogor Kepada Kapolres dan Kejaksaan Negeri Cibinong

Redaksi
Senin, 10 Mei 2021, 15.41.00 WIB Last Updated 2021-05-10T08:41:32Z
masukkan script iklan disini
Hosting Unlimited Indonesia


BOGOR,- Gerakan Mahasiswa Suara Rakyat (GEMASURA) dengan nomor surat 170/B/GEMASURA/Laporan/V/2021, membuat laporan ke Polres Bogor dan Kejaksaan Negeri Cibinong, Surat Tanda Terima Dan kejaksaan negeri kabupaten Bogor 171/B/GEMASURA/Laporan/V/2021. Senin (10/05/2021) atas dugaan korupsi yang terjadi pada 10 proyek di DPUPR Kab. Bogor di TA. 2019 berdasarkan dari hasil audit BPK RI.
 
Dari hasil audit BPK RI TA. 2019 didapati adanya kelebihan pembayaran dan pengurangan spesifikasi volume pada 10 proyek di Dinas PUPR Kab. Bogor tersebut. M.Hafiz selaku Ketua GEMASURA dalam keterangannya kepada awak media mengatakan, dari hasil audit yang dilakukan BPK RI jelas adanya kerugian negara dengan nilai milyaran. Untuk itu dirinya meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan atas hasil audit BPK RI tersebut. Dirinya juga menduga adanya kongkalikong antara pihak pelaksana dengan Dinas PUPR. 

"Kita sudah kirim laporan ke Polres Bogor dan Kejaksaan Bogor siang tadi, semoga ada proses hukum terhadap pemasalahan ini" ungkapnya
 
Tidak hanya itu ujar Hafiz, hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan pemilihan penyedia menunjukkan adanya ketidakpatuhan yaitu Pokja Pemilihan karena tidak cermat dalam melakukan evaluasi teknis. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa evaluasi tender dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yakni, pemenang tender yang seharusnya gugur pada tahap Evaluasi Teknis dan Evaluasi Kualifikasi dinyatakan sebagai pemenang serta, saat menyusun Dokumen Pemilihan tidak sepenuhnya mengacu pada Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 
Sebelumnya GEMASURA sudah menggelar tiga kali aksi unjuk di depan kantor PUPR dan Kejari serta kantor Bupati Bogor. Dalam orasi nya, Ketua GEMASURA ini meminta Bupati Bogor untuk melakukan rekomendasi BPK RI tersebut. Selain itu, aktivis yang terkenal vokal ini juga meminta Ade Yasin untuk mencopot Kepala Dinas PUPR Kab Bogor, karena yang bersangkutan paling bertanggung jawab dan lalai dalam melakukan pembangunan infrastruktur di Kab. Bogor.
 
Meskipun sebagian para kontraktor sudah mengembali uang kelebihan tersebut, namun kata Hafiz, tindakan yang sudah dilakukan  bisa dikategorikan masuk ke dalam UU Tindak Pidana Korupsi No. 20 tahun 2001.
 
Hafiz menjelaskan, pada Pasal 7 ayat (1) sudah jelas diterangkan bahwa pemborong yang pada waktu membuat bangunan melakukan perbuatan curang, Sementara di pasal 12 huruf (I) menjelaskan bahwa pegawai negeri dengan sengaja ikut terhadap pemborong tersebut juga bisa dikenakan UU ini.
 
“Kami para mahasiswa yang bergabung dalam GEMASURA akan melaporkan ke Kejaksaan Agung dan KPK RI, untuk menindaklanjuti persoalan tersebut guna mendapatkan kepastian hukum dan menjalankan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,” tegasnya.
 
Sementara itu, Kepala DPUPR Kab. Bogor, R. Soebiantoro. W, ATD., M.M. belum bisa di temui awak media untuk diminta tanggapannya terkait tuntutan aksi para mahasiswa tersebut. Dari keterangan pihak security di DPUPR, Kamis (6/5) sekitar pukul 10.30 WIB, kepada awak media mengatakan bahwa Kepala Dinas tidak ditempat atau keluar.   Para security tersebut mempersilahkan wartawan yang datang saat itu untuk menulis pertanyaan yang akan dikonfirmasi kepada Kadis PUPR di atas selembar kertas yang disiapkan.
 
“Tulis disini aja pak, nanti kita sampaikan,” ujar salah satu security seraya memberikan selembar kertas. Hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan resmi dari Kepala Dinas PUPR Kab Bogor, , R. Soebiantoro. W, ATD., M.M.


(B-Beng/Zaka)
Editor: Redaksi

Komentar

Tampilkan

Terkini

portaldesa

+