Iklan

PENDIDIKAN

Hasil Audit BPK RI, GEMASURA Desak Aparat Hukum Segera Periksa Kadis PUPR Kab Bogor

Redaksi
Sabtu, 08 Mei 2021, 13.00.00 WIB Last Updated 2021-05-08T06:07:23Z
masukkan script iklan disini
Hosting Unlimited Indonesia

Gerakan Mahasiswa Suara Rakyat (GEMASURA) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Kabupaten Bogor, pada Jum'at 07/05/2021

BOGOR - Kurangnya tanggapan atas aksi demo pertama dan kedua di depan gedung PUPR dan gedung Kejati Kabupaten Bogor, Gerakan Mahasiswa Suara Rakyat (GEMASURA) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Kabupaten Bogor, pada Jum'at 07/05/2021.

Dalam aksi demo lanjutan ini GEMASURA masih dengan agenda tuntutan yang sama, meminta Bupati Kabupaten Bogor untuk mencopot Kadis PUPR Kabupaten Bogor dari jabatannya. Pada aksi demo yang ke tiga ini GEMASURA melakukan aksi bisu.

Ketua GEMASURA M Hafiz mengatakan,"aksi bisu mereka di picu karena seolah-olah pemerintah menutup mata dan telinga dengan permasalahan dan tuntutan yang di sampaikan pada saat aksi demo pertama dan kedua.

Selanjutnya, GEMASURA akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Bandung dan KPK RI untuk menindaklanjuti persoalan tersebut guna mendapatkan kepastian hukum dan menjalankan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut Hafiz mengatakan,"dugaan kuat adanya terjadi kongkalikong pihak DPUPR dengan kontraktor yang mengakibatkan adanya kelebihan biaya namun pengurangan volume pada 10 proyek di TA. 2019 sebagaimana dari hasil audit yang dilakukan BPK RI. Dari hasil audit BPK RI pada 10 proyek di TA. 2019 yang disoroti GEMASURA tersebut, diduga adanya kerugian negara. Ada 10 paket pekerjaan dari hasil audit BPK RI yang ditemukan adanya kelebihan pembayaran dan pengurangan volume spesifikasi dengan nilai Rp. 1.275.746.804, 29, -. Maka dari itu kami dari GEMASURA desak aparat hukum segera periksa kadis PUPR Kabupaten Bogor


"Walaupun mungkin ada beberapa yang telah di bayarkan, namun tindakan tersebut bisa dikategorikan ke dalam UU Tindak Pindana Korupsi No. 20 tahun 2001, "pasal 7 ayat 1 sudah jelas, pemborong yang pada waktu membuat bangunan melakukan perbuatan curang, di pasal 12 Huruf I menjelaskan bahwa pegawai negeri dengan sengaja ikut terhadap pemborong tersebut juga bisa dikenakan UU ini." Ungkap Hafiz

Sementara itu ketika team media konfirmasi melalui surat tertulis( arahan scurity- red) ke Kadis DPUPR kabupaten Bogor terkait tuntutan aksi- aksi demo GEMASURA, Kamis, 06/05/2021, sekitar pukul 10.00 WIB belum juga ada balasan atas konfirmasi surat yang di layangkan. Sampai berita ini di terbitkan awak media masih menunggu jawaban atas konfirmasi tersebut.

Awak media yang mencoba konfirmasi terkait tuntutan mahasiswa atas Audit BPK RI TA.2019 kepada Kepala Dinas PUPR Kab.Bagor, R. Soebiantoro. W, ATD., M.M. dikantornya tidak bisa ditemui. Dari keterangan pihak security yang menerima awak media mengatakan bahwa Kadis tidak ada ditempat/ keluar. Pihak security mempersilahkan awak media menulis di selembar kertas terkait apa saja yang akan dikonfirmasi.

“Tulis disini aja pak, nanti kita sampaikan,”ujar salah satu security seraya memberikan selembar kertas, Kamis (6/5) pukul 10.30 WIB.

(B-Beng/Zk)
Editor: Red
Komentar

Tampilkan

Terkini

portaldesa

+