Iklan

PENDIDIKAN

Kuasa Hukum Iryanto Sesalkan Atas Tuntutan JPU 3 Tahun 6 Bulan Tahanan di PN Bandung

Redaksi
Senin, 12 April 2021, Senin, April 12, 2021 WIB Last Updated 2021-04-12T03:53:53Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini


BOGOR - Sidang lanjutan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Iryanto mantan Sekdis Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung.Dengan Agenda Putusan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Ketua Rifandaru.,S.H.,M.H yang memvonis terdakwa Iryanto dengan Hukuman 3 tahun 6 bulan lebih ringan dari Faisal di vonis 2 tahun.dimana Faisal dan Agus Budi ini merupakan orang yang melakukan pengkondisian dan menerima langsung uang dari pendana.Jumat(09/4/2021).

Dinalara Butar-Butar.,S.H.,M.H dari LBH Bara JP Selaku Kuasa Hukum Iryanto mengatakan,"Kemarin pada saat mendengar keputusan Jaksa,bahwa Jaksa terhadap barang barang yang di sita salah satunya adalah berupa uang Sebesar 70 juta,Jaksa meminta untuk mengembalikan kepada terdakwa,karena itu bukan hasil kejahatan,yang paling menggelitik adalah Handphone dari pada terdakwa minta di musnahkan, dalam hal apa handphone itu harus di musnahkan,karena handphone itu tidak pernah di jadikan pada sumber yang ada relevansinya dengan kejahatan yang di dakwakan atau di tuntut kepada terdakwa,handphone tersebut adalah milik pribadi milik terdakwa,kecuali dari hasil handphone itu ada percakapan tentang kejahatan ini silahkan di musnahkan,"ujarnya.

"Sejak handphone itu di sita belum pernah di jadikan bukti di persidangan atau pun di dalam mendakwa atau pun di dalam menuntut perkara itu,tetapi apa relevansinya handphone tersebut karena milik pribadi,negara tidak boleh menyita bahkan memusnahkan barang milik orang lain,dan tidak ada satu fakta pun yang di temukan oleh jaksa penuntut umum yang mempergunakan handphone itu sebagai alat kejahatan hanya di simpan saja oleh jaksa,dan ini sudah melanggar HAM terdakwa,karena tidak ada hubungannya dengan tindak pidana ini,"tegasnya.

Lebih lanjut Dina mengatakan "Ironisnya dalam tuntutan handphone tersebut tetap harus di musnahkan,dimana letakh keadilan negara ini,negara yang bertindak atas nama JPU,yang jadi pertanyaan Kami mengapa uang harus di kembalikan tapi handphone harus di musnahkan,"tandasnya

Jurnalis: Acep S
Editor: Red
Komentar

Tampilkan

Terkini