Iklan

PENDIDIKAN

Ketum PD Persatuan Guru Seluruh Indonesia Kabupaten Bogor Sikapi Pernyataan Mendikbud Terkait PPPK

Redaksi
Sabtu, 13 Maret 2021, Sabtu, Maret 13, 2021 WIB Last Updated 2021-03-13T15:01:01Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

Anto Putrawan.S.Pd Ketua Umum Pengurus Daerah Persatuan Guru Seluruh Indonesia Kabupaten Bogor,Foto: Portaltujuh.net/Red
Pernyataan MENDIKBUD yang di kutip berdasarkan video penyampaian Mendikbud didepan komisi X DPR RI:

1. PPPK di prioritaskan untuk guru di sekolah negeri.

2. PPPK adalah lowongan kerja bagi honorer di sekolah negeri.

3. Secara teknis dan struktural PPPK tidak atau bukan untuk "Guru" swasta.
4. Mendikbud telah mendeskreditkan guru swasta terkait PPPK.

5. Mendikbud telah melakukan ketidakadilan terhadap guru swasta terkait PPPK yang hanya mengutamakan honorer sekolah negeri.

6. Mendikbud secara tidak langsung telah merugikan sekolah swasta sebab kalaupun ada guru swasta yang lolos PPPK maka akan di tarik mengajar ke sekolah negeri dan itu artinya sekolah swasta akan kehilangan guru senior dan berpengalaman.

Pernyataan Sikap PD.PGSI Kab. Bogor:

1. PGSI menolak keras pendeskreditan guru swasta dalam bentuk sekecil-kecilnya sebab guru sekolah swasta tetaplah guru yang menjalankan kewajibannya sesuai aturan pemerintah, serta tujuan yang sama yakni memastikan anak Indonesia mengenyam pendidikan.

2. PGSI menolak keras semua bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh Mendikbud dalam hal rekrutmen PPPK yang dengan lantang menyebut PPPK bukan untuk sekolah atau guru swasta.

3. PGSI meminta kepada Mendikbud untuk meninjau ulang serta merevisi pernyataan tersebut agar tidak ada pihak yang merasa terzalimi dan agar kebijakan PPPK dapat ikut dirasakan juga oleh guru swasta.

4. Khusus PD.PGSI Kabupaten Bogor akan meminta pendampingan kepada DPRD Kabupaten Bogor untuk mendiskusikan hal-hal yang mungkin terjadi ke depan bagi guru-guru sekolah swasta di Kabupaten Bogor. 
Diskusi yang dimaksud adalah dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, Dikbud, KCD serta Kemenag Kabupaten Bogor.

5. PD.PGSI Kabupaten Bogor menekankan bahwa jika kebijakan PPPK yang disampaikan oleh Mendikbud sudah tidak bisa direvisi pola dan peruntukan nya maka PD.PGSI Kabupaten Bogor meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengalokasi dana khusus semaksimal mungkin bagi para guru swasta di Kabupaten Bogor agar tidak terjadi kesenjangan sosial, ekonomi serta perlakuan atas guru swasta dibandingkan guru honorer sekolah negeri yang pada akhirnya akan dapat menjaga stabilitas suasana pendidikan di Kabupaten Bogor. 

TTD 
Anto Putrawan.S.Pd Ketua Umum Pengurus Daerah Persatuan Guru Seluruh Indonesia Kabupaten Bogor
Komentar

Tampilkan

Terkini