-->

MGID

Iklan

PENDIDIKAN

Ketua Yayasan YPHDB, Ruby Falahadi., S.H: Melangka Dengan Hukum dan Pendidikan Untuk Kebaikan Bangsa

Redaksi
Sabtu, 13 Maret 2021, 18.18.00 WIB Last Updated 2021-03-13T11:18:57Z
masukkan script iklan disini




Penulis: Ruby Falahadi, S.H

BOGOR - Bersua dengan media portaltujuh.net sekaligus pengamat Pendidikan dan Hukum di Indonesia, Berbicara Fotamorgana di Indonesia dalam ilmu sosial dan sosiologi tidak jauh jauh dari Pendidikan dan Hukum, memaknai kehidupan harus dengan pencapian pendidikan yang harus di capai yang di tempuh baik dengan cara, pendidikan formal non formal dan informal ada 3 kriteria tersebut.

Baik untuk di tempuh oleh warga negara dengan tata cara yang sudah di berlakukan ataupun di lakukan dengan cara apa pun kapan pun dan siapapun dimanapun dengan tata cara penyelenggaraannya yang telah di atur oleh peraturan per undang - undang.

Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Marauke harus menempuh jalur pendidikan yang telah di atur baik oleh pemerintah dan lembaga yang di tunjuk berdasarkan undang - undang serta ber standarisasi penerapan di masing-masing lembaga yang sudah di tentukan,salah satu kemajuan Negara barometernya adalah Pendidikan karena Pendidikan suatu bangsa dapat maju serta berkembang dalam segi pengetahuan mampu menyeimbangkan perubahan arus persaingan Dunia dengan cara mempunyai bekal pendidikan umum ataupun pendidikan agama sebagai landasan yang utama

Saya harap Pemerintah pusat ataupun di Daerah alokasi pendanaan APBN 20% dan APBD yang sudah di atur dalam peraturan Undang - undang Dasar 1945 dalam Konstitusi amandemen UUD 1945 , pasal 31 ayat 4 mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan

"Selama ini untuk di alokasikan ke lembaga pendidikan supaya lebih di tingkatkan lagi mutu pembelajaran melalui fasilitas pengajaran dan pengolahan manegemen berbasis sekolah nya supaya tidak ada kesenjangan pendidikan dan meratanya pendidikan dari hulu sampai hilir Indonesia, serta tenaga pendidik yang mendidik generasi bangsa harus mempunyai ke ilmuan yang cukup sesuai dengan bidang ke ilmuan yang harus di berikan serta di implementasikan dalam dunia pendidikan itu sendiri, ada beberapa tahap dan rumusan di Indonesia. 

Berbicara Hukum yang ber pendidikan tentu saja karena negara kesatuan Indonesia menganut system negara Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum.

Harus sesuai dengan prosedural hukum dan penegakan hukum harus sesuai motto keadilan bukan berkaitan dengan ke inginkan dan ke kekuasaan,Hukum pun demikian harus belajar dari pendidikan Hukum, untuk mendidik bukan untuk upaya membalas dendam dengan apa yang di langgar serta kesalahan, harus di ingat asas.

Justitia est ius suum cuique tribuere, artinya adalah keadilan diberikan kepada tiap orang apa yang menjadi haknya. Sehingga hukum tak bisa dipaksakan dengan sekehendak hati oleh pihak tertentu.

Sebagai praktisi pendidikan dan hukum, hukum dan pendidikan harus sejalan sesuai rule nya supaya penegakan hukum sesuai dengan pencapaian keadilan walaupun terkadang keadilan itu tidak sesuai teori pendidikan hukum yang di pelajari dan referensian yang di dapatkan

Sebelum mengakhiri sesi wawancara saya mengucapkan selamat kepada portaltujuh.net sebagai pilar Demokrasi yang mewarnai sebagai pewarta yang mengedukasi warga negara Indonesia, yang telah menerbitkan cetak semoga ke depan media portaltujuh.net selalu terdepan di hati pembaca masyarakat di indonesia serta sukses dan jaya baik di darat udara dan di laut.







Komentar

Tampilkan

Terkini