Iklan

PENDIDIKAN

Diduga Abaikan KIP dan K3, Pelaksana: Sudah Saya Ingatkan Berkali-kali, Papan Proyek Ada Yang Rusak Info Dari Anak-Anak

Redaksi
Selasa, 02 Maret 2021, Selasa, Maret 02, 2021 WIB Last Updated 2021-03-02T02:15:43Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini


KOTA BOGOR - Menindaklanjuti pemberitaan yang berjudul "Pekerjaan Galian Pipa PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Diduga Abaikan UU KIP dan K3" Pelaksana pekerjaan Jafri angkat angkat bicara ketika di konfirmasi melalui chat Whatsapp, Senin 1/3/2021 pukul 16.48 WIB.

“Udah saya infokan berkali kali ke anak - anak Pak, masalah Alat Pelindung Diri (APD), mereka bilang kemarin kena banjir d lokasi karena limbah pasar, jadi hari ini mereka cuci begitu kang infonya ke saya,"Jelasnya

Terkait Papan Informasi Jefri juga mengatakan,"Papan proyek ada yang merusak pak info dari anak anak lapangan

"Karena waktu pertama kali kerja sempat ada kesalah pahaman sama orang pasar info yang saya dapat seperti itu.

“Kalo masalah nilai kontrak saya tidak tahu pak, karena saya tahu nya kerja aja pak, ” tutup nya.

Pekerjaan Galian Pipa PDAM Tita Pakuan Kota Bogor Jalan Merdeka Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Diduga abaikan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UU Keselamatan kerja (K3).

Pasalnya ketika awak media investigasi pada hari Jumat 26/2/2021 pekerjaan Galian PDAM Tita Pakuan Kota Bogor Jalan Merdeka Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor terlihat pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) serta Papan Informasi pekerjaan.

Keselamatan para pekerja dalam suatu proyek tentunya menjadi prioritas utama. Sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja,
Selain itu, terkait sanksi bagi pihak perusahaan yang melalaikan keselamatan para pekerjanya juga tercantum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.


Penting nya Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

Kewajiban tenaga kerja terhadap penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 12, dimana terdapat 5 (lima) kewajiban utama tenaga kerja dalam penerapan K3 di tempat kerja, antara lain:

1. Memberi keterangan yang benar apabila diminta pegawai pengawas / keselamatan kerja.

2. Menggunakan (APD) Alat Pelindung Diri yang diwajibkan.

3. Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan.

4. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan.

5. Menyatakan keberatan kerja dimana syarat K3 dan APD yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pada BAB III, Pasal 3 ayat (1) huruf (a-f-h-n-p) juga dijelaskan, serta BAB IX, Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja, Pasal 13 yang berbunyi “ Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan menaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, juga di jelaskan penting K3 bagi para pekerja di lapangan.

Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Menerapkan K3;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Ayat (1) : Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Bagi perusahaan yang melanggar aturan di atas akan diberikan sanksi Administratif yang tertuang dalam Pasal 190 UU RI No.13 tentang ketenagakerjaan, yang berbunyi;

Ayat (1), ; Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan - ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2) : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
A. teguran;
B. peringatan tertulis;
C. pembatasan kegiatan usaha;
D. pembekuan kegiatan usaha;
E. pembatalan persetujuan;
F. pembatalan pendaftaran;
G. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
H. pencabutan ijin.

Ayat (3) : Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Editor: Red
Komentar

Tampilkan

Terkini