-->

MGID

Iklan

PENDIDIKAN

Diduga Kades Moro Manduyo Lakukan Penggelapan Dana BLT

Redaksi
Selasa, 05 Januari 2021, 21.57.00 WIB Last Updated 2021-01-05T14:57:51Z
masukkan script iklan disini

Masyarakat moro manduyo saat pelaporan ke polres SBD, Foto: Portaltujuh.net/Ferdi
Sumba - Terpantau Kepala Desa Moro Mandunyo,(Martinus Malli Gallu) Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD),memenuhi panggilan Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dominggus Bulla, Selasa (05/01/2020).

Panggilan ini guna menghadapi Kadis PMD untuk memberikan klarifikasi terkait adanya dugaan penggelapan dana bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Terpantau hadapan Kadis PMD, Kades Martinus Malli Gallu mengakui telah melakukan pemotongan dana BLT yang merupakan hak masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Martinus mengakui melakukan pemotongan guna melayani masyarakat yang semestinya menerima BLT, namun tak masuk daftar keluarga penerima manfaat (KPM)

Menurut Martinus, semestinya hanya 123 KK yang merupakan KPM dari BLT ini. Sementara total ada 243 KK di desanya. Karena itu, Martinus mengambil kebijakan secara pribadi memotong dana BLT tanpa persetujuan masyarakat demi melayani 243 KK tersebut.

Namun berdasarkan laporan masyarakat setempat ke Kadis PMD, terdapat kejanggalan dalam pemotongan uang BLT yang diterima KPM, dimana semestinya total yang harus diterima sebesar Rp 900.000 per jiwa. Nyatanya, setiap KPM hanya menerima Rp 300.000.

Menurut Martinus dalam klarifikasinya, Dana yang dipotong senilai Rp 600 ribu itu, dipakai untuk melayani KPM lainnya yang tidak terdaftar dalam usulan penerima BLT. Disinilah letak kejanggalannya, sebab seandainya dengan pemotongan uang sebesar Rp 600.000 untuk penerima BLT lainnya, seharusnya 243 KK itu menerima dana sebesar Rp 450.000, bukan Rp 300.000.

Hal ini memicu protes masyarakat karena mereka merasa dirugikan dengan ulah Kades Martinus ini. Masyarakat pun mengadukan hal ini ke Kadis PMD juga Polres SBD.

Yang hadir dalam klarifikasi, Stefanus Rangga Bola ditemani lima warga Desa Moro Mandunyo lainnya yang juga hadir dalam pertemuan klarifikasi itu menyebutkan bahwa pembagian BLT di Desa Moro Mandunyo selama ini jauh dari harapan. Dari beberapa kali pembagian, kata Stefanus, uang BLT yang seharusnya diterima warga sebesar Rp 600.000, justru dibayarkan hanya Rp 300.000. Bahkan di bulan Oktober 2020, warga hanya menerima Rp 1.050.000 dari total uang yang seharusnya diterima Rp 2.550.000.

“Tahap I itu kami terima Rp 600.000 begitu pun tahap II. Tapi di tahap III uang yang dibayarkan hanya Rp 300.000 saja. Sedangkan di tahap IV itu kami hanya terima Rp 1.050.000. Angka ini jauh dari harapan, karena kalau ditotalkan, uang yang harusnya kami terima sebesar Rp 3.600.000,” ungkap Stefanus.

Stefanus mengaku, sebelum melaporkan kades Martinus ke Kadis PMD dan Polres SBD, dirinya pernah menyampaikan keluhannya langsung ke Kades Martinus sendiri. Tapi jawaban Kades Martinus bahwa adalah uang tersebut sudah digunakan untuk pembangunan jalan dan pengadaan kursi.

“untuk memastikam saya suda sampaikan ke pak camat karena menurut kades, penggunaan uang itu sudah melalui persetujuan camat. Tapi saat saya sampaikan hal itu ke camat, ternyata tidak benar. Kami akhirnya memilih lapor ke polisi biar ada langkah hukum buat beliau karena sudah merugikan kami. Kami harap beliau bisa pertanggungjawabkan penggunaan uang ini dengan baik. Kalau belum bayar, ya harus dibayar, jangan digelapkan,” ujar Stefanus.

Seusai mengadukan Kades Martinus di Dinas PMD, masyarakat Desa Moro Manduyo langsung melaporkan kasus ini ke Polres SBD.

Dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/D1/REG.1.11/1/2021/NTT/Res.SBD. Tanggal 5 Januari 2021 tentang tindakan pidana PENGGELAPAN Dana Desa (Bantuan Langsung Tunai) yang dilakukan oleh terlapor Martinus Mali Gallu sebagai Kepala Desa Moro Manduyo, Kec. Kodi Utara, Kab. SBD. Demikian pantauan awak media portaltujuh.net

Jurnalis: Ferdi G
Editor: Redaksi
Komentar

Tampilkan

Terkini