-->

MGID

Iklan

PENDIDIKAN

Rohmat Selamat,S.H.,M.kn: Media Didirikan Bersasarkan UU No.40 Tahun 1999 dan Mengacu Pada UU KIP

Redaksi
Rabu, 25 November 2020, 06.58.00 WIB Last Updated 2020-11-24T23:58:54Z
masukkan script iklan disini

(Foto: Portaltujuh.net/Red)


BOGOR - Beredar luas Vedio yang durasi 26 detik di media sosial yang diduga di lakukan sekelompok oknum berseragam ASN Negara dengan kompak mengatakan,"Melawan Kepada LSM dan Media Yang Selalu Mengobok-Obok Kepala Desa" yang di gelar didepan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Sukabumi,Selasa 24/11/2020

Dengan cepat Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten menyikapi beredarnya Video terbut.

Rohmat Selamat,S.H.,M.kn sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC-PWRI) Bogor dengan tegas mengatakan," Media didirikan berdasarkan Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 dan menjadi corong informasi publik baik melalui Media Cetak, Media Elektronik, maupun Media Online serta menjadi ujung tombak informasi sekaligus sebagai kontrol sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Mengacu Juga kepada Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ). Kemudian merujuk kepada statment dalam video yang di deklarasikan oleh oknum APDESI wilayah Kabupaten Sukabumi sangat menyakiti hati para Insan Pers yang senantiasa menyajikan informasi demi adanya transfaransi publik dan sikap oknum tersebut akan menimbulkan kesalahpaham dikalangan masyarakat serta terkesan arogan,"Jelasnya

Lebih lanjut Rohmat mengatakan,"Dalam video tersebut tidak dipaparkan terkait apa yang menjadi subtansi atau pokok permasalahan melainkan hanya statement " obok - obok " yang diutarakan. Kemudian Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) pula menjadi salah satu kontrol sosial turut menjadi sasaran oleh oknum APDESI Kabupaten Sukabumi dalam deklarasi/Statmentnya.

"Hal ini merupakan hal yang sangatlah keliru, sebab bila dari pihak Desa atau Pemerintahan menganggap bahwa Media dan LSM merugikan atau melakukan tersebut maka dapat menggunakan cara yang Arif dan bijaksana sesuai prosedur guna mengklarifikasi sampai adanya penyelesaian"

"Bagi pihak-pihak yang merasa terganggu dengan adanya Media dan LSM dalam proses mendapatkan berita yang akurat maka berdasarkan serta mendepankan asas praduga tak bersalah maka patut diduga keras bahwa Okum dari pihak Desa yang tergabung dalam APDESI Kabupaten Sukabumi melakukan penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan anggaran.

"Oleh karena itu kami dari Dewan Harian Nasional Perkumpulan Komunikasi Pemberantasan Korupsi, Pemantau, Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia ( DHN P. KPK - PEPANRI ) sangat menyayangkan sekali sikap yang telah dideklarasikan melalui video yang dapat mengundang atau memprovokasi Masyarakat serta pihak-pihak lainnya yang tidak memahami substansi/pokok permasalahan dan dapat terjadinya perpecahan, persatuan, dan kesatuan bangsa di Negara yang kita cintai ini,"Tegas Rohmat Selamat.,S.H.,M.kn

Editor: Redaksi
Komentar

Tampilkan

Terkini