-->

MGID

Iklan

PENDIDIKAN

Institusi IPB Diduga klaim Tanah Warga Sebagai Aset Negara, LAI: Kami Desak BPN Kota Bogor Untuk Keluarkan Surat Atau Data Sertifikat

Redaksi
Sabtu, 28 November 2020, 21.49.00 WIB Last Updated 2020-11-28T14:49:39Z
masukkan script iklan disini

(Foto: Lembaga Aliansi Indonesia)


KOTA BOGOR - Lembaga Aliansi Indonesia Rescue Jawa Barat Badan Penelitian Aset Negara, yang mendampingi warga mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota untuk meninjau ulang papan plank Tanah negara milik Departemen Pendidikan Nasional CQ. Institut Pertanian Bogor (IPB) Sertifikat No 22/2005 Reg. No 10.09.03.02.4.00022 luas tanah 15.034 M2. Simantap : 3HA 18F1E1.

" Pasalnya klien kami memiliki bukti yang jelas bahwa sampai hari ini lokasi bidang tanah tersebut masih miliknya."

" Atas nama H. Patoni Bin Salip no Girik/kikitir/kohir/ C. 1439.Persil.105.DIV dan Persil 110. DIII, dan itu masih tercatat sah pada buku Induk Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor," ungkap Perwakilan Lembaga Aliansi Indonesia, Endang kepada awak media, Jum'at (27/11/2020).

" Dan juga atas nama Ibrohim Bin Idja C. 1164 Persil 73 a dan 74 yang tercatat pada buku induk C/Ipeda Kelurahan Bantarjati seluas 9750 M2 terletak di Kampung Cilibende Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor," tambah Endang.

Endang juga menyampaikan, kami sudah mendampingi klien kami (ahli waris) untuk mencari bukti - bukti kepemilikan, bahkan sudah berupa untuk meminta kejelasan dari institusi IPB atas kepemilikan tanah yang diklaimnya sebagai aset negara, namun tidak merespon dengan baik."

" Bahkan mediasi di tingkat Kelurahan dan Kecamatan juga sudah membuktikan kepemilikan lahan tersebut tercatat milik ahli waris," jelas Endang.

Untuk itu, kami mendesak BPN Kota Bogor untuk mengeluarkan surat atau data sertifikat No.22/2005 dengan register No 10.09.03.02.4.00022 luas tanah 15.034 M2. Simantap : 3HA 18F1E1, apakah betul ke absahannya dilokasi dan bidang tanah, yang jelas dimiliki klien kami."

" Ya kami sebagai kontrol sosial yang berjuang untuk masyarakat ingin memberikan kepastian hukum atas hak dari masyarakat." Dugaan kami hak bidang tanah milik klien kami di serobot oleh institusi yang tercantum dalam plank tersebut," pungkas Endang.

Jurnalis: Nur
Editor: Redaksi
Komentar

Tampilkan

Terkini