Iklan

PENDIDIKAN

Tolak Omnibus Law, GBKB: Gerakan Ini Akan Terus Meluas dan Bertambah Kuat

Redaksi
Kamis, 08 Oktober 2020, Kamis, Oktober 08, 2020 WIB Last Updated 2020-10-13T15:25:39Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPNI) serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Gerakan Buru Kawasan Bersatu (GBKB) turun ke jalan Raya Bekasi KM.23 Kecamatan Cakung Jakarta Timur melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law RUU Cipta Kerja,(Dok.Portaltujuh.net/Doni)



PORTALTUJUH.NET
JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020). Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.

Sehingga Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPNI) serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Gerakan Buru Kawasan Bersatu (GBKB) turun ke jalan Raya Bekasi KM.23 Kecamatan Cakung Jakarta Timur melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Rabu (07/11/2020)


Mubarok sebagai Ketua Koordinator mengatakan," Sejak Tanggal 5 Oktober kaum buruh dan Rakyat Indonesia mengalami kedukaan yang teramat mendalam. Ada dua yang sungguh melukai hati kaum buruh dan rakyat Indonesia:

1. Pemaksaan kehendak yang di lakukan Pemerintah dalam melegalkan Omnibus Law yang isinya merampas hak dasar sebagai warga Negara dan hak pekerja , terutama soal hilangnya jaminan kepastian pendapatan, jaminan kepastian pekerjaan dan hilangnya jaminan sosial. Bagaimana mungkin negara kehilangan tanggung jawabnya, mencabut perlindungan bagi masa depan generasi bangsa lewat kebijakan Omnibus Law. Hilangnya UMSK Dan UMK, hilangnya UMP, hilangnya cuti haid, hilangnya cuti hamil, berkurangnya pesangon, System' kerja kontrak tanpa batasan, Outsourcing dan magang di bebaskan sehingga generasi muda kehilangan jaminan kepastian, Negara telah kehilangan akal sehatnya

2. Soal kelakuan para wakil rakyat yang sepertinya telah kehilangan hati nurani, tidak punya kepedulian terhadap nasib rakyatnya. Bagaimana mungkin mereka para wakil rakyat melegalkan perbudakan modern, upah murah dan eksploitasi pekerja melalu satuan upah perjam dan jam kerja yang tidak eksploitatif, 
katanya wakil rakyat, rakyat yang mana yang di bela? Omnibuslaw pesanan s.iapa?

"Jelas kaum buruh meradang, kebijakan ini memancing kemarahan rakyat, karena terindikasi Pemerintah dan DPR RI telah tunduk dan takluk pada kepentingan pemodal, tuturnya

"Ada 32 Federasi yang telah berkomitmen untuk meluruskan kebijakan Pemerintah dan DPR melalui aksi mogok Nasional akan terus di lakukan tanpa ada batasan atau sampai Pemerintah dan DPR RI berani membatalkan Omnibus Law. Gerakan ini akan terus meluas dan bertambah kuat, tegas Mubarok

Jurnalis: Doni
Editor: Redaksi
Komentar

Tampilkan

Terkini