Iklan

PENDIDIKAN

Peran Sentral Polri Dalam Menjaga Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi

Redaksi
Rabu, 14 Oktober 2020, Rabu, Oktober 14, 2020 WIB Last Updated 2020-10-14T07:23:50Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

Rizqi Fathul Hakim, Ketua Umum PB Inisiator Perjuangan Ide Rakyat, (Dok.Portaltujuh.net/Dinal)


PORTALTUJUH.NET
Di awal tahun 2020 ini, dunia dikejutkan oleh munculnya virus corona baru yang menyerang pernafasan manusia. Virus yang berasal dari Wuhan, China, ini hampir menjangkiti sebagian besar wilayah di bumi. Secara global, sudah 38,1 Juta orang terpapar Covid-19, dan yang wafat kurang lebih 1.09 juta orang. Di Indonesia Hingga saat ini [09/10], data Kemenkes telah mencatat 324.658 orang terpapar Covid-19, 247.677 orang dinyatakan sembuh, dan 11.677 orang dinyatakan meninggal.

Merespon penyebaran virus yang begitu mengkhawatirkan, pemerintah Indonesia telah mencoba sejumlah cara untuk mengantisipasi dan meminimalisir penyebaran virus covid- 19 ini. Di mulai dengan menerapkan kebijakan PSBB [Pembatasan Sosial Berskala Besar] dan Social Distancing [Penjarakan Sosial], hingga memproklamirkan New Normal Era atau Adaptasi Kebiasaan Baru [AKB]. Kebijakan ini diambil pemerintah guna memastikan agar publik tetap bisa melangsungkan rutinitas di era New Normal ini. Mematuhi protokol kesehatan adalah keharusan yang tidak bisa ditawar, termasuk dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Polemik Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid 19

Pemerintah, DPR RI dan Penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, DKPP pada rapat dengar pendapat yang diselenggarakan pada 23 Mei 2020 lalu telah memutuskan untuk melanjutkan Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Keputusan itu diambil dengan pertimbangan bahwa perhelatan pemilu serentak mampu dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan dan kesanggupan menjaga kualitas demokrasi lokal.Keputusan pemerintah untuk melangsungkan Pilkada serentak di musim Pandemi ini pun mendapat kritikan dari masyarakat.

Dua ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah telah menyatakan keberatannya atas perhelatan pilkada serentak di tahun 2020 ini. Alasan keselamatan warga negara menjadi alasan utama penolakan mereka terhadap perhelatan Pilkada Serentak. Namun di sisi lain, pemerintah bersikukuh tetap akan melangsungkan pilkada serentak 2020 dengan sejumlah keharusan yang musti dipatuhi oleh 270 wilayah yang terlibat. 9 Provinsi, 14 Kota dan 174 Kabupaten dipastikan tampil dalam pesta demokrasi di Tahun Pandemi ini.

Peran Polri Dalam Menjamin Kelangsungan Demokrasi di Tanah Air

Masuknya Polri sebagai Gakumdu [Penegak Hukum Terpadu] bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu adalah upaya pemerintah untuk menjaga kelangsungan Pilkada Serentak 2020 agar tetap kondusif dan aman bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020, semua paslon yang ambil bagian dalam pilkada serentak diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Bila paslon melanggar maka penyelenggara berhak memberikan teguran dan sanksi sebagaimana ketentuan PKPU No. 6 tahun 2020, Pasal 11 ayat 2. Pada posisi ini tentu peran Polri dinilai strategis untuk menjaga jalannya Pesta Demokrasi dalam suasana yang aman dan kondusif.

Instruksi Kapolri Jenderal Idham Aziz dalam Surat telegram rahasia bernomor ST/2544/VIII/RES.1.24/2020 per tanggal 31 Agustus 2020 menegaskan posisi Polri dalam Pilkada Serentak 2020. Pesan Kapolri untuk menjaga Profesionalisme dan Netralitas Polri dalam Pilkada Serentak 2020 adalah keharusan yang tidak bisa ditawar bagi anggota Polri. Salah satu bunyi dari pesan tersebut adalah menghentikan proses hukum sementara kepada calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak 2020. Hal tersebut tentunya bermaksud agar tidak muncul kesan Polri memiliki keberpihakan pada salah satu paslon.

Pesan Kapolri tersebut kemudian diteruskan oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Listyo Sigit kepada jajarannya untuk bertugas dengan cermat dan profesional dalam melakukan proses penegakan hukum pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Bagi penulis, Polri memiliki cukup modal [kemampuan] untuk mengantisipasi hal-hal yang berpotensi membahayakan keselamatan warga negara seperti kegiatan kampanye paslon yang menciptakan kerumunan dalam skala masif.

Ketegasan Polri dalam menindak tegas oknum calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan tentu sangat dinantikan oleh publik. Selain itu netralitas Polri juga diharapkan mampu menjaga iklim demokrasi bangsa yang sehat. Mengutip pernyataan Komjen Pol Listyo Sigit : “Netralitas Polri adalah harga mati.” Bagi penulis Pemerintahan yang baik [Good Governance] hanya dimungkinkan oleh adanya Good Police [Kepolisian yang baik]. Semoga di tahun pandemi dan politik ini, Polri mampu menjalankan perannya dengan baik. 

Sumber: Rizqi Fathul Hakim/Dinal
Editor: Redaksi
Komentar

Tampilkan

Terkini