Iklan

PENDIDIKAN

Kurangnya Pemahaman Masyarakat,Desa Karehkel Berikan Edukasi Kepada Ketua Rt dan Rw

Redaksi
Rabu, 28 Oktober 2020, Rabu, Oktober 28, 2020 WIB Last Updated 2020-10-27T20:55:51Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

Pemerintah Desa Karehkel Berikan Edukasi Kepada Ketua Rt dan Rw,(Foto.DP)


BOGOR-PORTALTUJUH.NET | Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan program dan bantuan pemerintah, berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, serta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), baik fungsi, wewenang serta siapa saja yang berhak mendapatkan program dan bantuan tersebut, Pemerintah Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor dengan mengundang Kasie PKM Kecamatan Leuwiliang, TKSK dan Pendamping PKH berikan edukasi, terhadap Ketua Rt, Rw serta Kadus se Desa Karehkel serta menguatkan sinergitas dalam pelaksanaan program dan bantuan bagi masyarakat. Selasa, (27/10/2020) di Aula Desa Karehkel.


Kepala Desa Karehkel, Odi Marwan mengatakan kedepannya antara pengurus (Rt, Rw-red) dan para pendamping program dapat bersinergi dalam menjalankan program pemerintah. "Harus sejalan dengan kebijakan kepala desa, lebih rapih lagi dalam tupoksi masing-masing,"tegas Odi Marwan dalam sambutannya.


"Ditakutkan, kurangnya pemahaman masyarakat akan di manfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab agar Desa Karehkel selalu ricuh, tidak kondusif dan tidak maju, Rt adalah pemerintahan yang terendah, maka harus mengetahui dan memahami fungsi, wewenang program tersebut, saya berharap, antara RT, Rw serta TKSK dan Pendamping PKH harus bersinergi"pintanya.


Masih kata Odi Marwan, kedepan dirinya akan membuatkan SK bagi para pengurus program PKH di Desa Karehkel guna komunikasi dan koordinasi dengan Pendamping PKH berjalan baik.



Sementara itu, Kasie PKM Kecamatan Leuwiliang Hari Prihartono, menyampaikan bahwa bantuan sembako yang sebelumnya bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) merupakan program pemerintah pusat dengan sumber data awal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilaksanakan oleh BPS dan ada juga non-DTKS. 


"Total ada 9 (sembilan) pintu bantuan yang diberikan baik itu kepada DTKS dan non-DTKS, warga yang terdampak Covid-19 yang berpotensi menjadi warga miskin baru itu termasuk ke dalam kategori non-DTKS. Warga yang masuk dalam DTKS adalah warga yang sudah tercatat di Kementerian Sosial sebagai warga miskin atau miskin lama yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah sedangkan warga non-DTKS ini didata oleh RT/RW, kemudian diusulkan bupati/walikota ke gubernur untuk mendapatkan bantuan,"kata Hari yang sebelumnya menjabat Kasie Trantrib Kecamatan Pamijahan.


Dalam hal ini, Pemerintah Kecamatan Leuwiliang dan Pemerintah Desa Karehkel berharap agar semua unsur dapat sinergi dalam penyalurannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan hak-nya, "bila bentuknya uang tentunya dengan nominal yang sesuai, bila bentuknya barang harus baik secara kualitas dan tepat secara kuantitas sesuai dengan standar pedoman umum,"tambahnya.


"Kami ingin masyarakat berperan aktif, mengawasi jalannya program sehingga meminimalisir adanya pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan, berdayakan komoditi lokal untuk meningkatkan perekonomian, agar perputaran uang ada di desa setempat,"pungkasnya.


Sementara itu, TKSK Kecamatan Leuwiliang Nano meminta agar tidak ada praktik pengkondisian ditingkat bawah, "saya mohon ke pengurus jangan ada pengkondisian dibawah, pengumpulan kartu, kedepan biarkan KPM menggesek sendiri ke agen, saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dibawah. Untuk desa karehkel, saya sudah berkoordinasi dengan pihak Bank agar mempunyai mesin EDC sendiri, saya juga mendukung pemberdayaan komoditi lokal,"kata Nano.


"Terkait adanya penggesekan kartu sembako oleh KPM diagen luar Desa Karehkel serta agen yang bukan rekomendasi Kepala Desa saya juga sudah berkoordinasi dengan pihak Bank dan menegur Agen tersebut,"tegasnya, (DP)


Komentar

Tampilkan

Terkini