-->

MGID

Iklan

PENDIDIKAN

Aliansi Mapala Bogor dan PKD Banten Desak DPR RI Cabut RUU Omnibus Law

Redaksi
Selasa, 06 Oktober 2020, 21.32.00 WIB Last Updated 2020-10-13T15:25:39Z
masukkan script iklan disini

Aliansi Mapala Bogor dan PKD Banten Gelar Aksi Penolakan Pengesahan RUU Omnibus Law di Depan Kampus STKIP Muhammadiyah Leuwiliang Bogor, (Dok.Portaltujuh.net/DP)


PORTALTUJUH.NET
BOGOR-Dianggap tidak selaras dengan kode etik pecinta alam yang dipegang teguh Mapala dan Pecinta Alam lainnya, Aliansi Mapala Bogor dan PKD Banten, gelar aksi penolakan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Selasa (06/10/2020)

Mereka menganggap, dengan disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja dapat merusak lingkungan hidup dan sumberdaya alam Indonesia karna dalam muatan UU Cipta Kerja mementingkan kepentingan bisnis semata.

Aksi yang digelar didepan Kampus STKIP Muhammadiyah Leuwiliang Bogor ini, diikuti puluhan anggota Aliansi Mapala Bogor dan PKD Banten terdiri dari 15 instansi terorganisir dengan tetap mengedepankan Prokes Covid 19. Dalam aksi ini juga, Massa aksi membentangkan bendera di jembatan Leuwiliang yang bertuliskan "Lawan Perusak Lingkungan Gagalkan Omnibus Law"


"Sampai saat ini perampasan lahan, kriminalisasi, serta ancaman bencana ekologis masih terus menjadi bayangan nyata bagi masyarakat di inonesia,"tegas Korlap Aksi Muhamad Djedjen Syukrillaah kepada awak media.
 

Masih Lanjutnya, "Maka, kami Aliansi Mapala Bogor Bergerak indonesia yang tergabung dalam pusat koordinasi nasional (PKN) dan Pusat Koordinasi Daerah (PKD) Jabodetabek, mendesak terhadap DPR RI dan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera menyelamatkan alam dan lingkungan hidup dengan:

1. Mencabut OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA dan menarik usulan dari oligarki.
2. Presiden segera keluarkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) UU Cipta Kerja.
3. Stop melayani korporasi. 
4. Stop kerusakan alam untuk keuntungan oligarki,"tegasnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020). Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.


Semangat untuk mendatangkan invesntor asing yang di gagas oleh presiden joko widodo sejak awal menjabat dinilai memiliki kendala terutama dalam bidang regulasi. UU CIpta Kerja yang terus menerus menjadi hangat dan menguat, serta semenjak di keluarkan nya siaran pers kementrian kordinator bidang perekonomian no. Hm.4.6/154/sei.mekon.2.3/12/2019 pada 12 desember 2019. Dalam siaran pers tersebut menginformasikan bahwa mentri hukum dan ham bersama badan legilasi DPR RI telah menetapkan RUU omnibus law Cipta Kerja masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) super prioritas tahun 2020.


Omnibus Law Cipta Kerja bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat investasi melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha, hingga ekosistem investasi yang kondusif. Serta penciptaan lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah

Sumber: DP
Editor: Redaksi
Komentar

Tampilkan

Terkini