-->

MGID

Iklan

PENDIDIKAN

Proyek Pembangunan RSUD Leuwiliang Akibatkan Mahasiswa HMI-MPO di Tendang Satpol PP

Redaksi
Kamis, 17 September 2020, 19.54.00 WIB Last Updated 2020-09-18T06:25:10Z
masukkan script iklan disini

Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Unjuk Rasa di pintu Gerbang Kantor Bupati Bogor, Kamis Siang (17/09/2020)


PORTALTUJUH.NET
BOGOR - Diduga adanya kejanggalan proyek pembangunan di RSUD Leuwiliang, tentang perubahan pagu anggaran dari Kontruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) menjadi tiang pancang. Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Bogor melakukan unjuk rasa di depan pintu gerbang Kantor Bupati Kabupaten Bogor, kamis (17/09/2020)

Dalam Pres Release Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) menyampaikan Proyek Pembangunan di RSUD Lewiliang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 senilai Rp. 63.239.000.000,00 yang terindikasi ada permainan dari mulai proses pelelangan tender sampai dengan adanya kejanggalan redesain struktur bawah yang awalnya Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) menjadi tiang pancang yang dinilai maladismistrasi.

Dalam hal ini diperkuat dengan tidak beraninya pihak RSUD Lewiliang memberikan data dan informasi yang valit.

Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Bogor dengan tegas menuntut:

1. Meminta agar proyek pembangunan tersebut dihentikan untuk sementara waktu
2. Mendesak agar Komisi III DPRD Kabupaten Bogor memaksimalkan fungsinya dalam rangka pengawasan dalam proyek pembangunan tersebut
3. Mendorong agar penegak hukum untuk segera mengambil langka serius dalam menyikapi persoalan tersebut diatas
4. Tangkap, adili dan penjarakan oknum yang terlibat dalam permasalahan tersebut.


Namun dalam aksi unjuk rasa ini HMI-MPO mendapatkan kekerasan sehingga mengakibatkan beberapa masa yang mengalami luka-luka, baik yang mengalami luka luar dan luka dalam yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bogor 

Ketua DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Rohmat Selamat, S.H., M.Kn mengatakan, tidak seharusnya petugas Satpol PP Kabupaten Bogor bertindak represif dalam menangani aksi demo.

“Sangat disayangkan, petugas Satpol PP seharusnya tidak bersikap arogan, apalagi adik-adik mahasiswa menyampaikan aspirasinya dalam konteks sosial control dan fungsi pengawasan masyarakat. Menyampaikan aspirasi adalah hak warga Negara yang harus di lindungi dan dihormati,” kata Rohmat Selamat,SH.Mkn yang juga Aktif sebagai Advokat ini pada Kamis (17/9/2020) petang.

Rohmat berharap,"kedepan, tindakan represif tidak boleh lagi terjadi, apalagi Kabupaten Bogor selama ini dikenal sebagai Kabupaten yang aspiratif dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, jangan sampai ternodai oleh tindakan oknum Satpol PP yang bisa merusak image Kabupaten Bogor, tegasnya 

Redaksi


Komentar

Tampilkan

Terkini