-->

MGID

Iklan

PENDIDIKAN

Komisi 4 DPRD Kab.Bogor Kembali Kunjungi Pembangunan RSUD Leuwiliang, Ini Faktanya

Redaksi
Jumat, 11 September 2020, 09.06.00 WIB Last Updated 2020-09-11T02:12:31Z
masukkan script iklan disini


Kunjungan Komisi 4 DPRD.Kab.Bogor Ke RSUD Leuwiliang,Kamis, (10/09/2020).


PORTALTUJUH.NET
BOGOR - Kunjungan ke dua kalinya ke RSUD Leuwiliang, Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor hanya disuguhi cerita oleh Slamet PPK Proyek Pembangunan RSUD Leuwiliang, bercerita kronologis proses perubahan Kontruksi dari Kontruksi Jaring Laba-Laba ke Kontruksi Tiang Pancang. Tampak terlihat Komisi 4 yang hadir Ridwan Muhibi (F Golkar), Ruhiyat Sujana (F Demokrat), Agus Salim (F Gerindra), Sutisna (F PAN). Para anggota Komisi 4 tersebut, meminta administrasi, risalah dasar perubahan tersebut, namun Slamet tidak bisa memberikan dengan alasan harus meminta ijin ke Dirut RSUD Leuwiliang Hesti Iswandary. Kamis, (10/09/2020).


Tak berselang lama, Hesti Iswandary hadir setelah dipanggil Slamet dan menjelaskan kronologis perubahan tersebut. Tetap, Anggota Komisi 4 yang hadir meminta data-data risalah dokumentasi dari awal perencanaan proses perubahan tersebut, "Kita tidak perlu cerita, karna kita sudah mengetahui cerita tersebut, yang kita butuhkan semua administrasi perubahan tersebut,"tegas Ridwan Muhibi (F Golkar) yang kerap di sapa Bibih.


Senada, Ruhiyat Sujana (F Demokrat) mengatakan dirinya sebelum jadi anggota dewan mengawal pembangunan RSUD pertama yang mangkrak dan kembali dalam pembangunan yang sekarang dirinya tetap akan mengawal agar pembangunan RSUD yang bersumber dari uang rakyat terbangun sesuai dengan siteplant, "sehingga gedung yang baru memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan aman dan nyaman, kita disini sama-sama membangun sesuai kapasitas kita,"tegasnya.


Dirut RSUD Leuwiliang Hesti Iswandary

Sementara itu, Dirut RSUD Hesti Iswandary menjelaskan bahwa dokumen, data risalah dasar perubahan kontruksi semuanya ada. "Sebentar, Pak Slamet sedang mempersiapkan data-data yang diminta, semuanya ada, tercatat dalam risalah dan juga setiap minggu kita ada rapat evaluasi progres pekerjaan antara Kontraktor, MK, dan kita sendiri sebagai User,"jelas Hesti.


Lebih lanjut Hesti menjelaskan, perubahan kontruksi tersebut tidak merubah begitu saja, "tidak hanya semata-mata keinginan pribadi ataupun PPK, saya konsultasi bukan ke yang disini tapi ke provinsi juga, saya ikutin sebelum mengajukan, itukan konsultasi bagaimana kondisinya seperti ini dan mereka sampaikan boleh, yang merubah struktur itu oleh perencana awal, kita konsultasi ke ahlinyakan,"kata Hesti.


"Terkait adanya kajian dari Prof. Paulus ahli dalam pondasi, itu atas inisiatif saya untuk hier pas acara PCM artinya supaya ada kekuatan bahwa bener loh perubahan itu kita lakukan,"katanya lebih lanjut.


Namun, data yang diberikan Slamet (PPK) terhadap Anggota Komisi 4 yang dipinta tidak utuh. Kemudian, Anggota Komisi 4 melalui Ridwan Muhibi memberikan waktu sehari (Jumat) dari pertemuan yang dilakukan (Kamis) sampai ke Anggota Komisi 4 yang hadir.


Diwawancarai selesai acara, Hesti mengatakan bahwa dengan hadirnya anggota dewan dalam rangka sama-sama kerja,"artinya dia membangun juga, kalau saya sih positif saja, dimana sih adanya kekurangan dia akan memperbaiki, itukan kata beliau, ya kita ikut saja,"tegasnya.


Terkait adanya pengunduran diri anggota MK, di dapat informasi mengundurkan diri karena tidak setuju atas perubahan tersebut, Hesti menyerahkan urusan ke MK dan sudah menerima surat tembusan pengunduran diri, "pas saya tanya lagi kalau dia mendapat pekerjaan yang lain,"katanya.


Ditanya ada selisih atau tidak anggaran antara KSLL dan Tiang Pancang, dirinya belum bisa menjawab. "Untuk RAB nya belum-belum tuntas. Inikan tiang pancang, misalkan 24 meter ternyata pas dilapangan tiang pancang 24 meter itu masih bisa, itukan harus terus ketitik terkeras, jadi saya tidak tau ya ada selisih hasil akhirnya, cuma saya berharap mudah-mudahan tidak menambah biaya,"pungkasnya.


Mengutip pernyataan Thoriq Nasution pengamat kontruksi dilaman Lead.com, mengubah spesifikasi teknis dengan tidak adanya addendum, jelas telah menyalahi Perpres Nomor 54 Tahun 2019 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.


"Justru dengan perubahan yang dilakukan diam-diam tersebut terindikasi adanya tindak pidana korupsi,"tegasnya.


Selaku pengamat kontruksi, Thoriq juga memberi masukan kepada para anggota dewan (DPRD) Kabupaten Bogor yang berfungsi sebagai pengawasan, agar meminta perhitungan-perhitungan kontruksi awal dan juga setelah perubahan kepada pihak pelaksana proyek.


"Disini nanti akan tampak bila adanya penyimpangan-penyimpangan yang mengarah ketindakan pidana korupsi,"pungkas Thoriq.


Terpisah, dikonfirmasi kesimpulan kunjungan ke RSUD Leuwiliang melalui pesan whatsapp, Ridwan Muhibi menerangkan bahwa adanya administrasi yang belum rapih, "mereka bilang sudah lengkap administrasi, tapi ketika kita minta tidak bisa memberikan yang utuh susunan risalahnya, administrasinya patut kita curigai dan secepatnya kita minta susunan risalah secara utuh."pinta Bibih.

Sumber: DP
Editor: Redaksi
Komentar

Tampilkan

Terkini