Iklan

PENDIDIKAN

Kijalu dan Dewan Dapil IV Diskusi Bedah Kasus Mal-Administrasi RSUD Leuwiliang

Redaksi
Minggu, 20 September 2020, Minggu, September 20, 2020 WIB Last Updated 2020-09-20T02:18:32Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

Kijalu dan Anggota Dewan Legislatif Kabupaten Bogor Dapil 4 Ridwan Muhibi, Ruhiyat Sujana Diskusi Bedah Kasus MalAdministrasi RSUD Leuwiliang, (Dok.Portaltujuh.net)


PORTALTUJUH.NET
BOGOR-Dalam diskusi kecil dikediaman Tokoh Masyarakat Bogor Lulu Azhari Lucky (Kijalu) diKunak Pamijahan, yang dihadiri oleh Dua Anggota Dewan Legislatif Kabupaten Bogor Dapil 4, Ruhiyat Sujana (FD), Ridwan Muhibi (FG) terkuak adanya indikasi Mal-Administrasi dalam proses Perubahan Kontruksi Sarang Laba-Laba ke Kontruksi Tiang Pancang, Sabtu, (19/09/2020).


Dari pemaparan Kijalu yang tau percis kontur tanah RSUD Leuwiliang yang berlumpur dan bekas rawa, mereka setuju atas perubahan Kontruksi tersebut. "Pembangunan rawat/inap itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bogor Barat, polemik yang berkembang selama ini dikarenakan adanya miskomunikasi antara posisi User (Pengguna) terkesan ingin memposisikan sebagai penanggung jawab pembangunan, dan ini diawali dengan ego yang tinggi melebihi Dewa,"kata Kijalu.


Fakta membuktikan benar, bahwa penanganan Proyek pembangunan Ruang Rawat/Inap RSUD Leuwiliang dikerjakan "Semau Gue" tidak ditunjang oleh SDM yang profesional, mungkin saja sudah membaca dan mempelajari, tapi tidak memahami terhadap aturan yang berlaku, baik itu Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pemegang Kegiatan (PK) kesemuanya itu bisa dikatakan Gagap Teknis, Gagap Aturan dan bahkan Gagap Segala Galanya


"Kalau kita analogikan dalam praktek dokter, ada yang Malpraktek, jelas aparat penegak hukum akan menindak lanjutinya, begitupun jika dalam proses administrasi penyedia barang dan jasa butuh pengawasan yang riil dari masyarakat terlebih legislatif sebagai fungsi pengawasan. Makanya, kita berdiskusi disini untuk membedah kasus Mal-Administrasi Pembangunan RSUD Leuwiliang,"tegas Kijalu.


Lebih lanjut Kijalu berpesan kepada para Aktivis dan Pemerhati agar dapat memposisikan diri di tempat yang benar.


Dari hasil diskusi tersebut membuktikan adanya Mal-Administrasi, Ketika Tim dari DPRD Kabupaten Bogor meminta Dokumen Proyek termasuk Risalah Teknis yang merupakan satu kesatuan yang utuh, sehubungan dengan adanya perubahan pekerjaan pondasi dari Konstruksi Sarang Laba Laba (KSLL) menjadi pondasi Konstruksi Tiang Pancang (KTP), seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat menunjukan dan membuktikannya, namun yang terjadi yang bersangkutan (PPK-red) hanya mampu menceritakan kronologis dan proses perubahan pekerjaannya saja, itupun dengan alasan-alasan yang belum tentu dapat dipertanggung jawabkan.


"Disini nampak terbukti, bahwa seorang PPK mungkin sudah mengetahui, tapi sangat tidak memahami terhadap tugas pokok dan fungsinya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Masa sih, ketika Anggota Tim dari DPRD meminta dokumen proyek termasuk risalah teknis pekerjaan, seorang PPK tidak memiliki kewenangan untuk memberikan dokumen yang dimaksud, bahkan dia mengatakan harus ada izin/meminta izin dulu dari Kontraktor dan Dirut RSUD Leuwiliang yang sebagai User, justru sebaliknya pihak Kontraktorlah yang harus minta izin kepada PPK,"kata Ridwan Muhibi.


Dokumen Proyek/Pekerjaan termasuk Risalah Teknis Pekerjaan yang merupakan satu kesatuan berdasarkan hasil kajian secara utuh kaitan dengan adanya perubahan pekerjaan dari pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) ke pondasi Konstruksi Tiang Pancang (KTP), kesemuanya itu yang nantinya akan dijadikan "Legal Aspek" untuk disetujui atau tidaknya dilakukan perubahan pekerjaan di lapangan.


"Kemarin oleh PPK Dokumen beserta risalah teknik pekerjaan yang saya minta sudah diberikan, namun setelah saya baca hanya satu lembar yang ditandatangani didokumen perubahan, pembahasan awal-awalnya tidak ada, hanya tandatangan daftar hadir dalam rapat bukan tandatangan setuju. PA dan KPA tidak pernah mendatangani rekomendasi addendum,"tegas Ridwan Muhibi.



Senada Ruhiyat Sujana (FD) menambahkan bahwa tandatangan hadir rapat tersebut tidak dapat dijakdikan kesepakatan adanya addendum,"ini ada kesalahan, proses rapat dijadikan dasar kesepakatan, padahal tandatangan daftar hadir rapat bukan berarti ada kesepakatan,"tegas Ruhiyat Sujana.


"Ini juga atas pernyataan Manager Pelaksana Haris, yang mungkin keceplosan, dirinya mengatakan bahwa perubahan belum ditandatangani tapi pekerjaan tetap harus dikerjakan,"pungkas Ruhiyat.


Bertiga sepakat, bahwa setelah Dokumen Proyek beserta Risalah Teknik Pekerjaan tersebut dilengkapi, pihak Kontraktor pun tidak serta merta dapat langsung melaksanakan pekerjaan perubahan fisik di lapangan sebagaimana yang dimaksud, akan tetapi terlebih dahulu harus mengajukan proses permohonan perubahan pekerjaan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku kepada Pemegang Otoritas Anggaran, setelah disetujui oleh Pengguna Anggaran, yang diantaranya dengan melampirkan :
- Addendum Tambah/Kurang Pekerjaan
- Addendum Kontrak, untuk perubahan pekerjaan yang mengalami "eskalasi harga" baik itu karena adanya kebijakan moneter secara nasional, maupun terjadinya perubahan harga (Penambahan biaya/anggaran lebih atau kurang) yang dibuat oleh pihak Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) yang sudah barang tentu wajib pula dengan menyatakan/memuat alasan sebab-sebab terjadinya perubahan pekerjaan yang menurut aturan dapat dipertanggung jawabkan, baik secara teknis maupun secara administratip.

Sumber: Dian Pribadi
Editor: Redaksi

Komentar

Tampilkan

Terkini